PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG

Posted by on Oct 27, 2015 in Artikel Hukum

DSC_0087SELASA, 27 OKTOBER 2015
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Perda tanggal 9 Juni 2015. Bertempat di Kantor Camat Sangkulirang, Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Pak Sekcam Sangkulirang, Tokoh Masyarakat, BPD, Staf-staf Kecamatan Sangkulirang dan Masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Sangkulirang. Hadir sebagai narasumber acara tersebut adalah Sdr. Mohamad Mahdy, SH., MH dari Kejaksaan Kabupaten Kutai Timur dengan Materi “ Tindak Pidana Korupsi” beberapa narasumber lain juga hadir yaitu Bapak Kasat Binmas Ambri Idrus dari Polres Kabupaten Kutai Timur, Pak Joko Suripto, S. Sos., M.Si dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bapak Plt. Kepala Bagian Hukum Nora Ramadani, SH., MH, Rini Wahyuni, S. Kom., MM, dan Sdr. Januar Bayu Irawan, SH, dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Tujuan dari penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Perda agar Tokoh Masyarakat, BPD, Staf-staf Kecamatan Sangkulirang dan Masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Sangkulirang turut berperan aktif dalam upaya pencegahan Korupsi dan lebih hati-hati dan cermat dalam merencanakan dan menyusun suatu kegiatan, baik dari segi dana, sarana maupun sarana penunjang. Disamping itu juga dipesankan agar selalu berkonsultasi kepada ahli dibidangnya untuk diperoleh hasil yang maksimal, dan selalu berkoordinasi dengan sesama unit kerja terkait untuk menghindari overlapping kegiatan dan double anggaran. Dan melaporkan harta kekayaan kepada negara, kata Pak M. Mahdy, SH.
Dan Pak Ambri Idrus mengatakan bahwa dengan sosialisasi ini diharapkan para Tokoh Masyarakat, BPD, Staf-staf Kecamatan Sangkulirang dan Masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Sangkulirang bisa lebih mengenal karakter manusia berdasarkan golongan darah. Bahwa setiap golongan darah berhubungan erat dengan ciri-ciri kepribadian tertentu. Selain itu kita dapat memprediksi temperamen dan perilaku dasar dari seseorang hanya dengan mengetahui apa golongan darahnya.

Read More

BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI

Posted by on Sep 10, 2015 in Artikel Hukum

IMG_20150820_123734

Read More

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Posted by on Sep 8, 2015 in Artikel Hukum

IMG20150812092018

BALIKPAPAN, Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur selaku pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah yang membawahi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengadakan Bimbingan Teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi hukum di Hotel Grand Jatra Balikpapan pada hari Rabu, 12 Agustus 2015 yang lalu. Acara bimbingan teknis ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bapak Asisten I Bidang Pemerintahan Bapak A.S. Fathur Rahman Pada acara bimbingan teknis ini sebagai nara sumber adalah Ibu Sri Purwaningsih, SH., MAP Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Kementrian Dalam Negeri, serta Bapak Achyar Lubis, S.Kom praktisi penyedia jasa dan pengembang website PT. Mitra Media Teknologi.

2015-08-12 15.15.46

Read More

Galakan Terus Kesadaran Hukum Masyarakat, Agar Tercipta Tertib Hukum di Kutim

Posted by on Sep 8, 2015 in Kegiatan

Kadarkum

suarakutim

SANGATTA,Suara Kutim.com (3/9)
Kesadaran masyarakat akan hukum positif harus digalakan dan disosialisasikan sehingga tidak terjadi gesekan yang bermuara pada konflik-konflik sosial. Dalam ear reformasi, kemelekan masyarakat akan hukum terus digalakan dengan berbaga cara.
Bupati Ardiansyah Sulaiman, saat menerima duta Kutim, Kamis (3/9) yang baru menyabet tempat kedua pada lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) se Kaltim yang digelar Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Timur, menaruh harapan duta-duta Kutim tidak semata mempersiapkan diri saat akan berlomba tetapi aktif di masyarakat memberikan penyuluhan.
Plt Kabag Hukum Setkab Kutim Nora Ramadhani menyebutkan di lomba yang diikuti kabupaten dan kota se Kaltim,materi yang diuji meliputi Bidang Bantuan Hukum, Perlindungan Anak, Bidang Pornografi, ITE, dan Narkotika.
Kutim sebelum mengikuti lomba yang digelar 4 tahun sekali itu, terlebih dahulu menggelar seleksi antar kecamatan. Hasilnya, terang Nora, Kutim diwakili Jusmar, Nur Hasanah dan Novita kesemuan dari Sangkulirang), Wita Maria (Rantau Pulung), Fitri Nurmulkiah (Batu Ampar). “Mereka sebelumnya diberikan bimbingan intensif atau TC di Sangatta,” jelasnya.
Perjuangan Kutim di ajang bergensi ini tidak mengecewakan meski masih berada beberapa poin Paser yang berhasil mengumpulkan angka 1345, sedangkan Samarinda dengan nilai 960 berada di peringkat ketiga. “Alhamdulillah kita dapat meraih prestasi dalam Bidang Hukum seperti ini, hal ini menandakan bahwa masyarakat kita telah mengerti tentang hukum, tidak sia-sia kita memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum oleh karena itu ini menjadi beban bagi Bagian Hukum untuk selalu melaksanakan sosialisasi terkait aturan-aturan yang ada di Indonesia ini dan aturan-aturan perda yang ada di Kutai Timur agar masyarakat kita bisa paham tentang itu semua, muda-mudahan masyarakat lebih bergairah untuk memahami produk-produk hukum yang ada sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan kegiatan agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada,” kata Nora seusai bertemu dengan Bupati Ardiansyah.(SK-04/SK-012)

Read More

PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA

Posted by on Mar 9, 2015 in Kegiatan

sosialisasi 1Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Perda tanggal 03 September 2014. Bertempat di SMA Negeri I Sangatta Utara, Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Siswa-siswi SMA Negeri I Sangatta Utara. Hadir sebagai narasumber acara tersebut adalah Sdr. Zefri Hardi, SH dari Kejaksaan Kabupaten Kutai Timur dengan Materi “ Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja”, beberapa narasumber lain juga hadir yaitu Sdr. Stevanus Yunanto, SH dari PN Kabupaten Kutai Timur dan Sdr. BRIGPOL. Wahyu Winarko, S. SOS dari BA. DIKMAS LANTAS POLRES Kabupaten Kutai Timur, Sdri. Rini Wahyuni, S. Kom., MM dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Tujuan dari penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Perda agar Siswa-siswi turut berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Karna Narkotika merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan. Pemalaiannya sesuai dengan kebutuhan terapi/pengobatan dengan dosis/ukuran yang tepat. Apabila dipergunakan bukan untuk tujuan pengobatan dan dosis berlebihan secara terus-menerus menyebabkan ketergantungan, kata Pak Zefri Hardi, SH.
Dan Pak Wahyu Winarko mengatakan bahwa dengan sosialisasi ini diharapkan para Siswa-siswi bisa lebih memahami fungsi dan arti dari marka serta rambu lalu lintas yang ada. Dengan begitu angka kecelakaan bisa ditekan, karena acapkali kecelakaan terjadi karena lalainya pengendara mematuhi marka dan rambu lalu lintas.

Read More

Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman

Posted by on Nov 17, 2014 in Artikel Hukum

Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman

ABSTRAK

Konstitusi menjadi dasar negara karena itu konstitusi memuat visi dan tujuan bernegara serta juga mengemukakan prinsip dan aturan dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakan. Salah satu instrumen penting yang utama dalam sistem kekuasaan suatu negara adalah kekuasaan kehakiman, Kekuasaan dimaksud harus senantiasa dijaga kemandiriannya dan ditingkatkan akuntabilitasnya. Ada 2 (dua) periode perubahan konsitusi dalam perspektif sejarah ketatanegaraan, yaitu: pertama, perubahan konstitusi pasca kemerdekaan; dan kedua, perubahan konstitusi di akhir periode Orde Baru dan/atau di awal periode Orde Reformasi.

Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas

Read More

The Government Versus the Ombudsman: What Role for Judicial Review?

Posted by on Nov 17, 2014 in Artikel Hukum

The Government Versus the Ombudsman: What Role for Judicial Review?

When the office of Parliamentary Commissioner for Administration was established in 1967, it was envisaged as an adjunct to the political process. The system was intended to augment MPs’ capacity (individually) to chase constituents’ grievances and (collectively) to hold the executive branch to account in the event of administrative failure. Thus the Ombudsman (as the Commissioner is now almost universally known) can make findings of maladministration and can recommend what should be done in the light thereof, but the Government is under no statutory obligation to accept what the Ombudsman says. Whether this means that, as a matter of law, ministers are wholly free to dismiss the Ombudsman’s reports was the question at stake in R. (Equitable Members Action Group) v. HM Treasury [2009] EWHC 2495 (Admin).

Read More