Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah

PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH 2026 PERATURAN BUPATI (PERBUP) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 7 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH Abstrak : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan, serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, perlu mengimplementasikan sistem berbasis informasi dan teknologi secara online dan terintegrasi sehingga diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan daerah. - Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2024. - Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah yang meliputi ketentuan umum, tujuan penyelenggaraan, sistem online pembayaran dan penyetoran pajak, sistem online pelaporan transaksi, hak dan kewajiban Wajib Pajak serta Bapenda, larangan, sistem online e-SPTPD, sistem online informasi dan dokumen perpajakan, pemanfaatan tanda tangan elektronik, sistem online perizinan yang terintegrasi dengan pajak, tata cara pengenaan sanksi administratif, monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan, serta pencabutan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah. Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 April 2026.