Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah

Bahwa untuk mewujudkan keseragaman, identitas, kewibawaan, disiplin, serta profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, perlu menetapkan pedoman mengenai pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur jenis pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Upacara (PDU), pakaian seragam batik KORPRI, pakaian khas daerah, serta ketentuan mengenai model, spesifikasi, atribut, kelengkapan, penggunaan, warna jilbab, spesifikasi kain, ikat pinggang, sepatu, dan tanda pengenal yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara.